Notulensi Focus Group Discussion (FGD) Kegagalan Teknologi di Kawasan Industri

Kamis, 02 Juni 2016
Ruang Rapat Lantai 14 Gedung Graha BNPB, Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur

Peserta Rapat

  1. Wisnu Widjaja – Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BNPB
  2. Anny Isgiati – Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB
  3. Nana Sukmana Kusuma – Kepala Pelaksana BPBD Kab Serang
  4. Utun Sutrisna – Forum DRV
  5. Deddy Syam – Forum DRV
  6. Sugeng Triutomo – IABI/UNHAN
  7. Zulkarnain – Bapeten
  8. Isman Justanto – BPBT/IABI
  9. Kamaruzzaman – PPK Kementrian Kesehatan
  10. Wiyono – Resqtec
  11. Pangarso – Staf Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPB
  12. Firza Ghozalba – Staf Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, BNPB
  13. Indra Perdana – DRV Gas Surabaya
  14. AKBP Jondrial, Sik – Polda Banten
  15. Briptu Riza Deka – Polda Banten
  16. Wahyu Iskandar – BPBD Kota Cilegon
  17. Rasmi Widyani – BLH Cilegon
  18. Nugroho – BLH Kota Cilegon
  19. Nanda Bachtiar – Staf PUSDALOPS-PB BPBD Kab Serang
  20. Indah Fitrianasari – Staf Direktorat Kesiapsiagaan, BNPB
  21. Agung Wicaksono – Staf Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, BNPB
  22. Adib Solihin – BPBD Prov. Banten
  23. Staf Analisis Direktorat PRB

Pembukaan : B. Wisnu Widjaja
–      Tujuan  utama  dari  FGD  ini  adalah  untuk  membahas  permasalahan  kegagalan teknologi di kawasan industri.
–      Kesiapan kita semua atau BNPB dalam menghadapi bencana kegagalan teknologi industri masih lemah.
–      Tugas BNPB dalam hal ini adalah membuat kebijakan dengan merangkul semua stakeholder, mengkoordinasikan semua stakeholder terkait untuk mengimplementasikan kebijakan yang dibuat, dan melakukan monitoring serta evaluasi atas kebijakan yang sudah di implementasikan.
–      Oleh karena itu dalam hal ini BPBD memiliki tugas untuk implementasi sedangkan untuk BNPB bertugas mempersiapkan sumber daya dan juga membuat aturan atau konsepnya.
–      Kota Cilegon termasuk 136 Kab/Kota yang menjadi prioritas untuk diturunkan IRBnya sebesar 30% sampai tahun 2019.
–      Setelah pertemuan ini perlu ada tindak lanjut untuk meneruskan pembahasan agar dapat menghasilkan SOP/Kebijakan/Peraturan.
–      Identifikasi isu kegagalan teknologi menjadi isu yang menarik yang diperlukan upaya pencegahan dan mitigasinya untuk keselamatan masyarakat.

Utun Sutrisna – Forum DRV
–      Permasalahan kegagalan teknologi yang  kita  khawatirkan adalah  seperti  bencana ledakan dahsyat di Tianjin pada tanggal 12 Agustus 2015 yang berasal dari Gudang Bahan Kimia yang menyebabkan kota industri tersebut luluh lantak.
–      Dengan keprihatinan tersebut agar tidak juga terjadi juga di Indonesia maka salah satu upayanya adalah melalui Forum Disaster Reliev Volunteer.
–      Fokus dari Forum DRV adalah pada bencana tsunami dan industri kimia – refinery.
–      Pada saat ini terdapat 45 industri kimia di Cilegon yang menjadikan kota industri cilegon menjadi yang terpadat di Indonesia dengan output produksi mencapai 8 juta ton pertahun.
–      Potensi  bahaya  kegagalan  teknologi  di  kawasan  industri  adalah  adanya  aktivitas bongkar muat bahan berbahaya, penyimpanan ribuan ton bahan kimia, proses produksi industri kimia, keberadaan 450 unit peralatan radioaktif, penempatan pipa interkoneksi.
–      Banyak  pelatihan  yang  sudah  dilakukan  oleh  Forum  DRV  untuk  meningkatan kapasitas melalui pelatihan respon kedaruratan melalui upaya mitigasi dan pencegahan.

Deddy Syam – Forum DRV
–      Kajian risiko yang sudah dilakukan di indstri sudah cukup banyak akan tetapi perlu dipikirkan untuk kedepan, industri perminyakan akan mulai beralih dilaut sehingga perlu disiapkan upaya antisipasi jika terjadi bencana.
–      Proses gambaran bencana akibat kegagalan teknologi lebih menakutkan daripada bencana lain karena dapat mengakibatkan kerusakan yang sangat besar bagi manusia dan juga lingkungan.

  • B. Wisnu Widjaja
    Dalam upaya peningkatan kapasitas terdapat 5 hal yang dapat dilalukan yaitu :
    –      Pembuatan  Regulasi,  SOP,  dan  aturan-aturan  yang  akan  menjadi  sistem  untuk diwajibkan
    –      Kelembagaan formal dan informal perlu dicek apakah sudah ada atau belum, hal ini terkait untuk koordinasi dan komunikasi.
    –      Perencanaan, khususnya rencana kontingensi dapat menggunakan inasafe agar dapat dipetakan secara detail seperti TTX Ambon. Hasilnya menjadi dasar untuk melakukan pelatihan. Rencana jangka panjang perlu dibuat rencana prb untuk menurunkan indeks risiko bencananya.
    –      Pendanaan, secara informal sudah ada pengumpulan dana sukarela, untuk formal dapat dilihat kontribusi dari pemerintah pusat dan daerah.
    –      Perlu pelibatan masyarakat dalam membangun sistem emergency respon.

Kamaruzzaman – PPK Kemkes
–      Banyak usaha yang telah dilakukan dari volunter yang menjadi keuntungan bagi kita semua.
–      Pencapaian ini sudah sangat baik karena sudah ada awareness dari semua lapisan baik dari pengusaha industri, pemerintah daerah, dan juga masyarakat lokal. Kegagalan teknologi menjadi prioritas untuk dilakukan upaya pencegahan dengan melihat dari luasnya kerusakan yang dihasilkan dan jumlah korban jika terjadi.
–      Pendekatan klaster  (ada  8  klaster)  yang  dikoordinasikan oleh  BNPB  merupakan pendekatan yang sangat baik dalam upaya PRB.
–      Jika dilakukan secara sistematis melalui rencana kontingensi disertai komitmen dari daerah, maka kegiatan PRB dapat dilakukan secara terkoordinasi.

  • B. Wisnu Widjaja
    –      Hasil dari pembahasan hanya akan dibuat satu skenario yang harus digunakan oleh semua pihak dengan menggunakan rencana kontingensi gabungan yang sebelumnya sudah banyak disusun.

Nana Sukmana – BPBD Kab. Serang
–      BPBD Serang juga konsen untuk melakukan pencegahan kegagalan teknologi di Kab serang.
–      BPBD  sudah  berupaya  untuk  mendekati  industri  dengan  turut  mengawasi  dan memeriksa potensi bahaya di kawasan industri.
–      BPBD serang akan membuat 8 zona reaksi cepat untuk penangangan industri. 8 zona tersebut dibuat 3 sektor penanggulangan bencana.
–      BPBD sudah menyusun basis data di kabupaten serang, terkait jumlah industri yang berbahaya, masyarakat sekitar yang terdampak, dan jalur evakuasi dll akan tetapi sampai sekarang masih belum selesai.

  • B. Wisnu Widjaja
    –      Inasafe, inaware, dan openstreetmap dapat digunakan untuk pembuatan basis data.
    Untuk Dit. PRB perlu membuat analisis risiko bencana di kawasan industri cilegon dan perlu mengajak praktisi dari Forum DRV dalam menyusunnya.
    –      Terkait regulasi mungkin sudah ada tapi belum terimplementasikan dengan baik.
    Pengaturan untuk akses bagi kendaraan yang membawa bahan kimia jugadikan permukiman.

    • B. Wisnu Widjaja
      –      Pertemuan kedepan KLHK juga harus diajak khususnya 2 unit dari direktorat limbah b3 dan b3.
      –      Kita  akan  banyak  belajar  dari  pengalaman  praktik  dilapangna  dari  Forum  DRV beberapa kelemahan yang ada dapat dikurangi. BNPB akan berperan dalam membuat pedoman sehingga perlu dibantu oleh tim dari pak Utun dkk.

    Isman Justanto – BPPT/IABI
    –      Semua   industri   yang   ditampilkan   adalah   industri   kimia,   kita   juga   perlu memperhatikan industri non kimia juga termasuk industri kecil juga. Perlu diperluas
    terhadap  lingkungan  masyarakat  karena  di  kawasan  industri  ada  bencana  yang disebabkan dari dalam dan juga dari luar.
    –      Perlu dibuat SOP dan masterplan tidak hanya untuk industri besar dan tetapi juga untuk industri kecil.

    Sugeng Triutomo – UNHAN/IABI
    –      Bencana kegagalan teknologi lebih khusus lagi industri, transportasi, dan kontruksi. Bagaimana pengetahuan dan pengalaman untuk dapat dituangkan dalam bentuk SOP atau aturan dalam menyusun regulasi.
    –      Cilegon dapat dijadikan satu model yang baik untuk menurunkan indeks risiko karena termasuk 136 kab/kota prioritas.
    –      Perencanaan yang perlu dibuat ada 2 yaitu risk manajemen plan dan kontingensi plan
    –      Capacity building perlu dilakukan salah satunya dengan mengumpulkan semua expert dan praktisi seperti ini untuk untuk membuat model.

    • B. Wisnu Widjaja
      –      Pelatihan dapat juga dilakukan di Sentul karena kita memiliki fasilitas yang sangat lengkap disana. BNPB juga siap untuk mensertifikasi profesi untuk PB karena sudah punya LSP PB.
      –      Jangka panjang akan dibuat regulasi yang kuat terkait permasalahan ini sedangkan untuk paling dekat kita perlu membuat SOP dulu.

    Wahyu Iskandar – BPBD Kota Cilegon
    –      Terkait kajian risiko sampai saat ini belum ada dokumen draft kajian yang dihasilkan di Cilegon. Di Cilegon perlu dibuat pusat studi bencana khususnya untuk kawasan industri.

    Zulkarnain – Bapeten
    –      Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas penting dan regulator juga perlu  dibuat untuk mewajibkan industri agar dapat rutin menyelenggarakan pelatihan.
    –      Bapeten juga sudah ada forum rutin untuk membahas permasalahan seperti ini.

    Nanda Bachtiar – BPBD Kab. Serang
    –      Pada saat pemeriksaan alat maupun prosedur dipabrik atau ditempat industrinya, pihak internal perusahaan (pabrik) kurang kooperatif pada BPBD. Sehingga kesulitan dalam menganalisa apakah alat atau pun prosedur keamanan dari pabrik dapat berfungsi dengan baik.
    –      Perlu ada regulasi yang jelas, diketahui baik oleh pelaku industri maupun pemerintah (khususnya BPBD) agar dapat diterapkan dan dapat dimonitor kinerjanya.
    –      Serta koordinasi dan kerja sama yang harus dibangun antara pemerintah dan pelaku industri.

    Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut
    –      Forum seperti ini sangat baik dan perlu diapresiasi karena karena dapat melibatkan berbagai stakeholder dari swasta, pemerintah, akademisi, dll.
    –      Perlu dipikirkan untuk pemanfaatan teknologi untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi khususnya saat kedaruratan.
    –      Perlu diupgrade dari kontak person semua aktor yang terlibat di dalam forum ini agar dikemudian hari dapat lebih mudah dalam berkoordinasi. Akan dibentuk tim kecil yang merupakan representasi dari masing-masing sector inti yang terlibat  dalam lingkup industri ini. Namun tidak perlu membuat  lembaga baru karena malah akan membuat  ‘penggelembungan’ dalam birokrasi.
    Kegiatan yang telah ada atau dilakukan sebelumnya, perlu dilakukan kernbali dengan dukungan dari lembaga-lembaga yang dihadir dirapat ini.

Mungkin Anda Menyukai